Breaking News
- Bapperida Selenggarakan Bimtek Inovasi Perangkat Daerah
- Dewan Juri Selenggarakan Rapat Pleno Usai Tahap Presentasi Krenova 2025
- BAPPERIDA PURWOREJO MENERIMA KONSULTASI INOVASI DARI SETWAN DAN KECAMATAN BAGELEN
- Bapperida Bahas Raperbup Inovasi Daerah
- Rapat Pembinaan Disiplin, Jiwa Korsa, dan Wawasan Kebangsaan Anggota KORPRI Kabupaten Purworejo Tahun 2025
- Terminal Talks \"Aktivasi Terminal Modern sebagai Ruang Interaksi Kreasi dan Ekonomi\"
- KPP Pratama Kebumen Gelar Edukasi Pengisian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Melalui Coretax
- RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2026
- Perda RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029
- Bapperida Purworejo ikuti Pembinaan terhadap Pemerintah Daerah Terkait Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Wilayah Jateng dan DIY: Sinkronisasi dan Integrasi RPPLH
Pemprov Jateng ajak Pemerintah Kabupaten/Kota Dukung Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim
By bidang_epw
Berita Terkait
- Studi Komparasi Bappeda Kab. Kulon Progo0
- Wujudkan Purworejo Berdaya Saing, Bappeda Sosialisasikan Perda tentang Inovasi Daerah0
- Penganugerahan Penghargaan Kreativitas Inovasi Masyarakat dan Riset Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 20210
- ZOOM MEETING BERSAMA RAPAT KOORDINASI DAN PELATIHAN SISTEM MANAJEMEN DATA DAN ANALISIS SITUASI0
- RAPAT KOORDINASI PROGRES PELAKSANAAN AKSI KONVERGENSI PERCEPATAN PENURUN STUNTING DI KABUPATEN PURWOREJO0
- Bappeda Kabupaten Purworejo Mengikuti Work Shop Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) 5 Pilar0
- HUT KORPRI KE 500
- UPACARA HUT KORPRI KE 50 0
- Bappeda Ikuti Sidang Pleno VII TKPSDA Wilayah Sungai Serayu Bogowonto0
- Bappeda Terima Kunjungan BPJT Kementerian PUPR0
Berita Populer
- SURPRISE
- Sosialisasi Fraud Risk Assessment (FRA)
- Kemendagri Selenggarakan Sosialisasi Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
- SOSIALISASI DAK NON FISIK TAHUN ANGGARAN 2021 BIDANG KESEHATAN
- Purworejo Ditunjuk Sebagai Salah Satu Percontohan Mapping Permendagri 90 Tahun 2019
- Bappedalitbang mengikuti Bimbingan Teknis Pemanfaatan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)
- Muatan Teknis Substansi Lembaga tentang Perencanaan Menjadi Bekal Bagi Peserta Pelatihan Dasar CPNS Kabupaten Purworejo
- LOWONGAN TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (TPM) DAN KOORDINATOR TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (KTPM) PROGRAM STRATEGIS IRRIGATION MODERNIZATION AND URGENT REHABILITATION PROJECT (SIMURP) PADA WILAYAH KERJA
- Pembahasan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri 130/736/SJ tentang Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah oleh Tim Penyusun RKPD Tahun 2021
- Sosialisasi Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2024
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan Sosialisasi Implementasi Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon yang Berketahanan Iklim di Daerah pada Kamis, 25 November 2021. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menandatangani MoU antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Kementerian PPN/ Bappenas pada tanggal 4 Februari 2019 mengenai Rencana Pembangunan Rendah Karbon di Provinsi Jawa Tengah. Pemprov Jateng memerlukan dukungan dan sinergi Pemkab/ Kota dalam Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon di Jawa Tengah. Dalam acara sosialisasi ini menghadirkan 2 narasumber dari Bappenas dengan materi Implementasi Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon pada Tingkat Kabupaten/Kota dan KLHK dengan materi Implementasi Pembangunan Berketahanan Iklim Tingkat Kabupaten/Kota.
Perbaikan kualitas perencanaan pembangunan dengan mempertimbangkan DDDTLH merupakan langkah awal menuju pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim. KLHK menekankan pentingnya integrasi KLHS dan RPPLH dalam dokumen perencanaan pembangunan sebagai langkah awal implementasi pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim. Dalam rangka membangun adaptasi perubahan iklim, pada tahun 2021 diterbitkan Perpres No.98 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional dimana tiap Pemerintah Kabupaten dan Kota untuk menyusun Rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim yang mengacu pada Renaksi Adaptasi Perubahan Iklim Provinsi, RPJMD Kabupaten/Kota, dan RPPLH Kabupaten/Kota.
Komitmen adaptasi perubahan iklim di Indonesia dimaksudkan untuk menciptakan masyarakat yang berketahanan terhadap risiko dan dampak perubahan iklim pada tahun 2030 yang meliputi ketahanan ekonomi, ketahanan sosial dan sumber penghidupan, dan ketahanan ekosistem dan lanskap. Pemerintah perlu memperhatikan potensi kerugian baik secara sosial dan lingkungan akibat pembangunan guna peningkatan ekonomi yang akan dilakukan./rwd
