Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah dampingi Desa Puspo Bruno

Berita Terkait

• Wakil Bupati pimpin rapat penanggulangan kemiskinan bersama BAZNAS0
• Bappenas Bersama FEB Universitas Diponegoro Selenggarakan FGD Evaluasi Pembangunan Daerah di Provinsi Jawa Tengah0
• Bappeda ikuti Rakor Percepatan Pencairan Bantuan Keuangan bersifat Khusus kepada Desa0
• Learncy jadi juara lomba Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 20190
• PELATIHAN BAHASA JAWA BAGI PEJABAT STRUKTURAL ESSELON III KEGIATAN PENGEMBANGAN PERPUSERU0
• Menikmati Indahnya Sunrise di Dataran Tinggi Dieng dari Puncak Sikunir1
• Bappeda Dampingi BPPKAD Terima Kunjungan Kabupaten Bandung0
• Penerimaan Kunjungan Tin BRAC (Bangladesh Rural Advancement Committe) untuk belajar dari pengalaman yang dilakukan Kabupaten Purworejo menuju eliminasi malaria0
• Monitoring Peredaran Garam Tidak Beryodium Tahun 2019 Kabupaten Purworejo Hari ke-20
• Daerah yang Tidak Komitmen Dalam Pendanaan Proyek IPDMIP Akan Dihentikan oleh Pemerintah0

Berita Populer

• SURPRISE
• Kemendagri Selenggarakan Sosialisasi Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
• SOSIALISASI DAK NON FISIK TAHUN ANGGARAN 2021 BIDANG KESEHATAN
• Sosialisasi Fraud Risk Assessment (FRA)
• Purworejo Ditunjuk Sebagai Salah Satu Percontohan Mapping Permendagri 90 Tahun 2019
• Bappedalitbang mengikuti Bimbingan Teknis Pemanfaatan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)
• Muatan Teknis Substansi Lembaga tentang Perencanaan Menjadi Bekal Bagi Peserta Pelatihan Dasar CPNS Kabupaten Purworejo
• LOWONGAN TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (TPM) DAN KOORDINATOR TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (KTPM) PROGRAM STRATEGIS IRRIGATION MODERNIZATION AND URGENT REHABILITATION PROJECT (SIMURP) PADA WILAYAH KERJA
• Pembahasan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri 130/736/SJ tentang Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah oleh Tim Penyusun RKPD Tahun 2021
• Sosialisasi Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2024

Dalam kegiatan penanda pendampingan Desa Merah di Kabupaten Purworejo, Kepala Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah menyampaikan bahwa kegiatan pendampingan satu OPD satu Desa adalah inisiasi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah. Awalnya untuk Kabupaten Purworejo tidak ada yang memilih dari dinas lain, Dinas KUKM kemudian memilih Desa Puspo yang ditetapkan sebagai lokasi desa pendampingan.

Kegiatan penanda  dimulainya Pendampingan Desa Puspo Kecamatan Bruno oleh Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah didukung oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo.  dalam kesempatan ini Wakil Bupati Purworejo menyampaikan bahwa pendampingan dari Dinas KUKM sangat ditunggu oleh masyarakat. Sedangkan upaya pemerintah daerah telah mewajibkan semua perangkat daerah di Kabupaten Purworejo melaksanakan program dan kegiatan yang bertujuan menurunkan angka kemiskinan.

Bantuan kepada masyarakat desa Puspo diterimakan secara simbolis terdiri dari:

0. 1. Bantuan RTLH
1. RTLH dan Jamban dari Provinsi (BAZNAS dan UPZ) sebanyak 7 unit senilai 91 juta rupiah (masing-masing 13 juta rupiah);
2. RTLH dari BAZNAS Purworejo sebanyak 1 unit senilai 10 juta rupiah;
3. RTLH dari DISPERKIM Provinsi sebanyak 3 unit senilai 30 juta rupiah (masing-masing 10 juta rupiah);
4. RTLH 1 unit senilai 10 juta rupiah dan jamban sebanyak 2 unit senilai 6 juta rupiah (masing masing 3 juta rupiah) dari Gerakan Koperasi Purworejo;
5. RTLH dari Dinas Sosial Purworejo sebanyak 50 unit senilai 750 juta rupiah (masing masing 15 juta rupiah);
   2. Bantuan KUBE bagi 4 kelompok senilai 80 juta rupiah (masing masing kelompok 20 juta rupiah);
   3. Bantuan Propendakin sebesar 25 juta rupiah berupa ternak;
   4. Usulan nominatif sertifikat tanah sebanyak 230 bidang diserahkan dari kepala desaPuspo kepada perwakilankantor pertanahan purworejo;
   5. Bantuan water torn oleh PDAM Purworejo;
   6. Realisasi KUR dari Bank Jateng.

Dalam acara tersebut Kepala Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah menegaskan bahwa bantuan yang diterimakan sifatnya stimulan, masyarakat juga harus berswadaya, berupaya dan bergotong royong. ”Alloh tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu mengubah nasibnya sendiri”. Aspek pendampingan selanjutnya terkait data identitas kependudukan berupa KTP dan Akte, pencatatan pernikahan, data anak usia pendidikan harus sekolah, wanita usia subur 10-19 tahun yang hamil, serta kepemilikan rumah bersertifikat.

---