Sosialisasi Asistensi RB Tematik dan Perubahan Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024
Bappedalitbang Menghadiri Sosialisasi Asistensi RB Tematik dan Perubahan Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024

Berita Terkait

• Rapat Sinkronisasi dan Koordinasi Program Pusat – Daerah Bidang Perumahan TA 20240
• Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program BSPS TA 20230
• Forum Lintas Kecamatan Tahun 20230
• Workshop Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) 0
• Bappedalitbang Hadiri Konsultasi Publik II RDTR Border City0
• Bappedalitbang Selenggarakan Rapat Tindak Lanjut RWS Bendungan Bener 0
• BAPPEDALITBANG KAB. PURWOREJO MENGIKUTI LAPORAN EVALUASI PERCEPATAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM PROPINSI JAWA TENGAH0
• PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS FASYANKES SE - KARESIDENAN KEDU DAN BANYUMAS0
• PERTEMUAN PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI AIDS, TUBERCULOSIS DAN MALARIA ( ATM )0
• Bappedalitbang Purworejo Selenggarakan Rapat Koordinasi Peminatan DAK Integrasi Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu Tahun 20240

Berita Populer

• SURPRISE
• Kemendagri Selenggarakan Sosialisasi Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
• SOSIALISASI DAK NON FISIK TAHUN ANGGARAN 2021 BIDANG KESEHATAN
• Purworejo Ditunjuk Sebagai Salah Satu Percontohan Mapping Permendagri 90 Tahun 2019
• Bappedalitbang mengikuti Bimbingan Teknis Pemanfaatan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)
• Sosialisasi Fraud Risk Assessment (FRA)
• Muatan Teknis Substansi Lembaga tentang Perencanaan Menjadi Bekal Bagi Peserta Pelatihan Dasar CPNS Kabupaten Purworejo
• LOWONGAN TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (TPM) DAN KOORDINATOR TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (KTPM) PROGRAM STRATEGIS IRRIGATION MODERNIZATION AND URGENT REHABILITATION PROJECT (SIMURP) PADA WILAYAH KERJA
• Pembahasan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri 130/736/SJ tentang Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah oleh Tim Penyusun RKPD Tahun 2021
• Sosialisasi Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2024

Kabupaten Purworejo diwakili oleh Sekretariat Daerah, Bappedadiltbang,  Inspektorat, DPMPTSP, DINSOSDALDUKKB menghadiri Acara Sosialisasi Asistensi RB Tematik dan Perubahan Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang dibuka oleh Gubernur Jawa tengah, Ganjar Pranowo. Hal hal yang disampaikan dalam pembukaannya antara lain:

1. Saat ini masyarakat semakin kritis, sehingga pemerintah diharuskan untuk Menyusun kebijakan yang betul dirasakan oleh masyarakat dan bertanggungjawab. Pemerintah diharapkan mampu mewujudkan Birokrasi yang agile yakni birokrasi yang mampu beradaptasi dalam segala situasi disrupsi saat ini dengan tetap dapat memberikan pelayanan yang mudah bagi masyarakat.
2. Dalam melaksanakan Reformasi birokrasi, diperlukan integritas. Integritas diperlukan untuk menghindari tindakan-tindakan yang menimbulkan korupsi. Dalam pelaksanaan RB diperlukan pemimpin yang dapat menarik Ketika pekerjaan melambat, dan mau mendorong Ketika pekerjaan terhambat.
3. Reformasi birokrasi ini memaksa aparatur untuk selalu melakukan inovasi terhadap pelayanan publik.

Dalam Sosialisasi Asistensi RB Tematik dan Perubahan Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 disampaikan keynote speech oleh Menteri PAN-RB, Abdullah Azwar Anas. Dalam pidatonya disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Arahan presiden Joko Widodo tentang Reformasi Birokrasi, birokrasi berdampak merupakan harapan presiden RI. Pemangkasan proses bisnis layanan kepegawaian, beradmpak pada jutaan ASN. Penerapan Reformasi Birokrasi Tematik pada 4 kluster prioritas, Transformasi Profesionalisme ASN berbasis digital, Akselerasi pembentukan MPP dan MPP digital, Penguatan SPBE, Percepatan penyusunan Kebijakan Kelembagaan, trabsformasi system Pendidikan ASN mendukung percepatan RB tematik.
2. Penerapan RB Tematik mencakup 4 tema, yakni: Pengentasan Kemiskinan, Peningkatan Investasi, Digitalisasi Administrasi Pemerintahan, dan Percepatan prioritas actual presiden.
3. Prioritas aktual presiden yang harus segera direspon antara lain

• Peningkatan penggunaan produk dalam negri, mendorong penggunaan anggaran pemerintah yang efektif, efisien, serta memprioritaskan penggunaan produk dalam negri. Salah satu caranya dengan pengguanan e-katalog produk dalam negri.
• Pengendalian inflasi, RB berfokus pada upaya dan terobosan pemerintah dalam rangka menekan dan mengendalikan laju inflasi daerah.

4. Penyederhanaan evaluasi RB diharapkan mampu focus pada dampak kinerja, bukan hanya sekedar administrasi laporan. Menghilangkan penilaian mandiri (PMPRB) yang selama ini menyita sumberdaya yang bisa menghemat 100-150M /tahun untuk Pemda. Mulai 2023 fokus pada aspek hilir, menghitung 27 indikator dampak: kemiskinan, investasi, digitalisasi, belanja produk dalam negri, pengendalian inflasi dsb.

---