▴HAKORDIA 2025▴
Breaking News
- Konsultasi Pengukuran Indeks Ketahanan Nasional (IKN) ke Lemhanas RI
- Orientasi Penyusunan RKPD dan Renja PD tahun 2027
- Verifikasi Data Indeks Ketahanan Nasional
- Bappenas Gelar Diskusi Pemutakhiran Data Koperasi dan UMKM di Kabupaten Purworejo
- FGD II penyusunan kajian akademik tentang Mengembangkan Potensi dan Investasi di Daerah dalam rangka Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan
- Inovasi Perangkat Daerah Kian Berkualitas, IID Kabupaten Purworejo Terus Meningkat
- Bapperida Kabupaten Purworejo menghadiri undangan High Level Meeting Kesiapan Pemerintah dalam menghadapi Hari Natal Tahun 2025 dan Tahun Baru 2026.
- Bapperida Purworejo Mengikuti Rapat Koordinasi Penyelarasan Peta Rencana SPBE
- Bapperida Purworejo Mengikuti Pembahasan Raperda Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi
- Pembahasan RKP 2026 DBHCHT dengan Kementerian
Rapat Koordinasi Perencanaan Kegiatan DBHCHT Tahun 2026
By Bidang Rendalev
Berita Terkait
- Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi Perangkat Daerah Tahun 2025 melalui Aplikasi E-Integrity0
- Pemaparan RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-20290
- Pembahasan Pengembangan Kawasan Selatan Kabupaten Purworejo0
- Pembahasan Pengembangan Pengelolaan Persampahan Lima Tahun ke Depan0
- Pembahasan Definisi Operasional Indeks Religiusitas Daerah0
- Penyempurnaan Raperda RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-20290
- Bimtek e-Reviu Renstra Perangkat Daerah0
- Evaluasi Raperda RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-20290
- Pembahasan Pra Harmonisasi Raperbup tentang Perubahan Perbup Pedoman Teknis Penyaluran Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari DBHCHT0
- Pembahasan Pengukuran Frasa Religius ke-50
Berita Populer
- SURPRISE
- Sosialisasi Fraud Risk Assessment (FRA)
- Kemendagri Selenggarakan Sosialisasi Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
- SOSIALISASI DAK NON FISIK TAHUN ANGGARAN 2021 BIDANG KESEHATAN
- Purworejo Ditunjuk Sebagai Salah Satu Percontohan Mapping Permendagri 90 Tahun 2019
- Bappedalitbang mengikuti Bimbingan Teknis Pemanfaatan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)
- KOORDINASI PEMANFAATAN TANAH GG
- LOWONGAN TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (TPM) DAN KOORDINATOR TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (KTPM) PROGRAM STRATEGIS IRRIGATION MODERNIZATION AND URGENT REHABILITATION PROJECT (SIMURP) PADA WILAYAH KERJA
- Sosialisasi Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2024
- Muatan Teknis Substansi Lembaga tentang Perencanaan Menjadi Bekal Bagi Peserta Pelatihan Dasar CPNS Kabupaten Purworejo
PURWOREJO - Pada Selasa, 16 September 2025, Satpol PP dan Damkar, Bapperida mengikuti Rapat Koordinasi Perencanaan Kegiatan DBHCHT Tahun 2026. Rapat yang diselenggarakan oleh Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo ini berlangsung di Ruang Rapat Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, dipimpin langsung oleh Kepala Bagian tersebut. Rapat dihadiri oleh berbagai perangkat daerah penerima anggaran DBHCHT serta tim sekretariat DBHCHT. Tujuan rapat adalah untuk mengoordinasikan perencanaan tahun 2026 sebagai bahan pembahasan dalam rapat TAPD, meskipun pagu anggaran belum ditetapkan dan masih menggunakan pagu saat ini.
Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam menyampaikan beberapa poin penting, seperti kesesuaian usulan kegiatan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, larangan menggunakan DBHCHT untuk kegiatan rutin, perlunya inovasi dalam kegiatan sesuai aturan, serta pentingnya menjawab permasalahan daerah melalui kegiatan yang didanai DBHCHT. Selain itu, dianjurkan untuk melibatkan komunitas secara partisipatif agar perencanaan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Perwakilan Bapperida Kabupaten Purworejo menyampaikan bahwa perencanaan tahun 2026 harus membedakan usulan dari kegiatan rutin tahun 2025, dan perangkat daerah diminta memaparkan usulan baru. Terkait BPJS Ketenagakerjaan di Purworejo, alokasinya saat ini berada di tingkat rendah dan perlu ditingkatkan. Melalui Rakor ini, diharapkan perencanaan kegiatan DBHCHT tahun 2026 dapat teragenda baik, sebelum pemaparan ke Provinsi Jawa Tengah dan Bea Cukai.
