▴HAKORDIA 2025▴ - Konsultasi Pengukuran Indeks Ketahanan Nasional (IKN) ke Lemhanas RI
- Orientasi Penyusunan RKPD dan Renja PD tahun 2027
- Verifikasi Data Indeks Ketahanan Nasional
- Bappenas Gelar Diskusi Pemutakhiran Data Koperasi dan UMKM di Kabupaten Purworejo
- FGD II penyusunan kajian akademik tentang Mengembangkan Potensi dan Investasi di Daerah dalam rangka Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan
- Inovasi Perangkat Daerah Kian Berkualitas, IID Kabupaten Purworejo Terus Meningkat
- Bapperida Kabupaten Purworejo menghadiri undangan High Level Meeting Kesiapan Pemerintah dalam menghadapi Hari Natal Tahun 2025 dan Tahun Baru 2026.
- Bapperida Purworejo Mengikuti Rapat Koordinasi Penyelarasan Peta Rencana SPBE
- Bapperida Purworejo Mengikuti Pembahasan Raperda Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi
- Pembahasan RKP 2026 DBHCHT dengan Kementerian
Rapat DBHCHT: Penganggaran Silpa 2023 dan Pencermatan RKA
Berita Terkait
- Rapat Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan0
- Rapat Kegiatan DBHCHT0
- Desk SDGs: Tim Pemeritahan0
- Pembahasan Rancangan Akhir RKPD 20250
- Musrenbang RKPD dan RPJPD Kabupaten Purworejo0
- Inventarisasi dan Analisis Kerja Sama Kab/Kota Se-Jawa Tengah0
- Rakortekrenbang Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/ Kota Tahun 20240
- Penyelarasan Indikator Utama Pembangunan (IUP) RPJPD Tahun 2025-20450
- Persiapan Desk Evaluasi Renja Triwulan I Tahun 2024, Bappedalitbang Selenggarakan Sosialisasi0
- Sosialisasi Penyampaian Usulan Bankeu Sarpras Kab/ Kota dan Pemdes0
Berita Populer
- SURPRISE
- Sosialisasi Fraud Risk Assessment (FRA)
- Kemendagri Selenggarakan Sosialisasi Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
- SOSIALISASI DAK NON FISIK TAHUN ANGGARAN 2021 BIDANG KESEHATAN
- Purworejo Ditunjuk Sebagai Salah Satu Percontohan Mapping Permendagri 90 Tahun 2019
- Bappedalitbang mengikuti Bimbingan Teknis Pemanfaatan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)
- KOORDINASI PEMANFAATAN TANAH GG
- LOWONGAN TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (TPM) DAN KOORDINATOR TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (KTPM) PROGRAM STRATEGIS IRRIGATION MODERNIZATION AND URGENT REHABILITATION PROJECT (SIMURP) PADA WILAYAH KERJA
- Sosialisasi Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2024
- Muatan Teknis Substansi Lembaga tentang Perencanaan Menjadi Bekal Bagi Peserta Pelatihan Dasar CPNS Kabupaten Purworejo

PURWOREJO – Pada Senin, 13 Mei 2024 pukul 10.00 – 12.00 WIB di Ruang Otonom Setda Kabupaten Purworejo terselenggara rapat kegiatan DBHCHT. Agenda ini menghadirkan beberapa perangkat daerah antara lain Bappedalitbang, BPKPAD, DKPP, Dinperintransnaker, DINSOSDALDUKKB, Satpol PP Damkar, Dinkes, Dindikbud, RSUD Tjitrowardojo, TSUD, Tjokronegoro, serta Bagian Perekonomian Setda, dan dipimpin oleh Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo. Pada pertemuan ini dibahas mengenai penganggaran Silpa DBHCHT 2023 dan pencermatan RKA pada masing-masing perangkat daerah pelaksana kegiatan yang bersumber pendanaan dari DBHCHT.
Silpa DBHCHT tahun 2023 dilakukan pengalokasian supaya dapat termanfaatkan dengan baik pada tahun 2024. DKPP merencanakan menggunakan Silpa untuk uji multi lokasi tembakau lokal pada 5 lokasi, menguji atas ketahanan penyakit, bekerja sama dengan BRIN. Diharapkan pada tahun selanjutnya (2025), dilakukan pelepasan bibit tembakau lokal tersebut. Dinperintransnaker akan melakukan pelatihan bagi buruh pabrik rokok, akan diperketat monitoring pasca pelatihannya. Sementara itu, DINSOSDALDUKKB sedang menyusun Raperbup guna pencairan BLT di 2024, berikut juga dengan peserta tambahan dari Silpa 2023. Berkaca dari daerah lain, BLT DCHCHT ini tidak dibatasi pada DTKS, namun juga dapat diberikan untuk difabel, lansia, serta anak yatim. Dinkes akan mengalokasikan Silpa guna pencukupi EKG, mikroskop binokuler, dan sarpras farmasi sesuai kebutuhan Puskesmas, serta PBI sebanyak 5.878 penerima manfaat. Adapun RSUD Tjokronegoro akan mengalokasikan monitor pasien di ruang ICU. Terakhir, Satpol PP Damkar, Dindikbud, dan Dinkominfostasandi akan menggunakan Silpa sebatas pada penambahan volume agenda.
Diharapkan penggunaan Silpa DBHCHT ini dapat mendukung tujuan daerah (dalam RKPD maupun RPJMD) yang belum tercapai, yakni penurunan angka kemiskinan dan pengangguran terbuka. Provinsi Jawa Tengah rencana akan melakukan desk Silpa pada akhir Mei 2024. ~fid









