- Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN di Perangkat Daerah
- Rapat Koordinasi Penyusunan Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024
- Bapperida Purworejo Bahas Tema Riset Unggulan Daerah 2025
- Mengikut Rakor Penyusunan Laporan Keuangan TA 2024
- Verifikasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD Triwulan IV Tahun 2024
- Menghadiri undangan rapat dengan PT KARSA BAYU
- Rapat Koordinasi Persiapan Expose Lomba Hari Habitat Provinsi Jawa Tengah
- Persiapan Musrenbang Kecamatan Tahun 2025
- Bapperida Purworejo Awali Tahun 2025 dengan Penegasan Tupoksi dan Kinerja
- Finalisasi Kamus Pokok-Pokok Pikiran DPRD dan Musrenbang
Forum Satu Data Jawa Tengah Semester I Tahun 2024
Berita Terkait
- Rapat Koordinasi dalam rangka Sosialisasi dan Inventarisasi Kebijakan Usulan DAK 20250
- Pembahasan Target Indikator pada RPJPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-20450
- Rapat DBHCHT: Penganggaran Silpa 2023 dan Pencermatan RKA0
- Rapat Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan0
- Rapat Kegiatan DBHCHT0
- Desk SDGs: Tim Pemeritahan0
- Pembahasan Rancangan Akhir RKPD 20250
- Musrenbang RKPD dan RPJPD Kabupaten Purworejo0
- Inventarisasi dan Analisis Kerja Sama Kab/Kota Se-Jawa Tengah0
- Rakortekrenbang Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/ Kota Tahun 20240
Berita Populer
- SURPRISE
- Kemendagri Selenggarakan Sosialisasi Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
- SOSIALISASI DAK NON FISIK TAHUN ANGGARAN 2021 BIDANG KESEHATAN
- Purworejo Ditunjuk Sebagai Salah Satu Percontohan Mapping Permendagri 90 Tahun 2019
- Bappedalitbang mengikuti Bimbingan Teknis Pemanfaatan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)
- Sosialisasi Fraud Risk Assessment (FRA)
- Muatan Teknis Substansi Lembaga tentang Perencanaan Menjadi Bekal Bagi Peserta Pelatihan Dasar CPNS Kabupaten Purworejo
- LOWONGAN TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (TPM) DAN KOORDINATOR TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (KTPM) PROGRAM STRATEGIS IRRIGATION MODERNIZATION AND URGENT REHABILITATION PROJECT (SIMURP) PADA WILAYAH KERJA
- Pembahasan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri 130/736/SJ tentang Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah oleh Tim Penyusun RKPD Tahun 2021
- Sosialisasi Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2024
SALATIGA – Bappeda Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan Forum Satu Data Jawa Tengah Semester I Tahun 2024 pada Rabu, 29 Mei 2024 di Ballroom Hotel Laras Asri Resort and Spa, Kota Salatiga, pukul 08.00 – 13.00 WIB. Peserta yang hadir antara lain seluruh perangkat daerah di Provinsi Jawa Tengah (luring), Walidata (Dinkominfostasandi) seluruh kabupaten/ kota di Jawa Tengah secara luring, Bappedalitbang seluruh kabupaten/ kota secara luring, pembina data statistik (BPS) kabupaten/ kota secara daring, serta pembina data geospasial (DPUPR) kabupaten/ kota secara daring.
Acara dimulai dengan sambutan Sekda Provinsi Jawa Tengah. Disampaikan mengenai penetapan data prioritas daerah Jawa Tengah 2024 melalui Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah. Bappenas, diwakilkan oleh Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan, sebagai sekretariat SDI tingkat pusat menyampaikan materi mengenai sinergitas Satu Data Indonesia (SDI) dan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dalam penyelenggaraan data tingkat daerah. Kemendagri, melalui Direktur PEIPD Ditjen Bina Bangda memberikan materi mengenai peningkatan kualitas data perencanaan melalui optimalisasi ketersediaan data statistik sektoral daerah dalam SIPD untuk mendukung Satu Data Provinsi Jawa Tengah.
Dilaksanakan penandatanganan Berita Acara oleh beberapa pihak: a) Koordinator Forum Satu Data Jawa Tengah (Bappeda Prov. Jawa Tengah), b) Walidata (Dinkominfo Prov. Jawa Tengah), c) Pembina Data Statistik (BPS Prov Jawa Tengah), d) Pembina Data Geospasial (Dinpusdataru Prov. Jawa Tengah), e) Perwakilan Walidata Kab/ Kota (Dinkominfo Kota Salatiga), dan f) Perwakilan Produsen Data (Dindikbud Prov. Jawa Tengah). Dalam berita acara, DSSD dalam SIPD Kemendagri menjadi data prioritas yang akan dikumpulkan pada 2024, beserta dengan Indikator Utama Pembangunan (IUP) yang terdapat pada Rancangan Akhir RPJPD. Seluruh data prioritas ditetapkan dalam SK Sekda Provinsi Jawa Tengah, sehingga hal ini menjadi perhatian/ pembelajaran bagi Pemda Purworejo untuk melakukan hal yang serupa. Serangkaian Forum Satu Data Provinsi Jawa Tengah ini diharapkan menjadi pembelajaran serta contoh yang dapat diterapkan di Kabupaten Purworejo, baik oleh peserta yang hadir secara luring (Bappeda dan Dinkominfostasandi), serta daring (BPS dan DPUPR). ~fid