Asistensi Persiapan Dokumen Prioritas Penilaian IRBI tahun 2023

Berita Terkait

• Raperda Kabupaten Purworejo Layak Anak0
• Forum Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting Tk Kab/Kota Wilayah Eks Karesidenan Kedu0
• RAPAT KOORDINASI EVALUASI PELAKSANAAN INTERVENSI 8 ASPEK PENANGANAN KEMISKINAN EKSTREM (PKE)0
• RAPAT KOORDINASI TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN (TKPK) PROPINSI DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE- JATENG0
• BAPAK ASUH ANAK STUNTING (BAAS)0
• BAPPEDALITBANG MENGIKUTI PERTEMUAN LINTAS BATAS PROGRAM P2PTVZ (MALARIA)0
• Sinkronisasi Rencana Program Pengelolaan Sumber Daya Air di Wilayah Sungai Progo Opak Serang dan Wilayah Sungai Serayu Bogowonto TA 20240
• SOSIALISASI PROGRAM KABUPATEN / KOTA SEHAT (KKS)0
• BAPPEDALITBANG KAB. PURWOREJO MENGIKUTI PENILAIAN KINERJA 8 AKSI KONVERGENSI STUNTING TAHUN 20230
• Bimbingan Teknis (BIMTEK) Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Batch 2 tahun 20230

Berita Populer

• SURPRISE
• Kemendagri Selenggarakan Sosialisasi Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
• SOSIALISASI DAK NON FISIK TAHUN ANGGARAN 2021 BIDANG KESEHATAN
• Purworejo Ditunjuk Sebagai Salah Satu Percontohan Mapping Permendagri 90 Tahun 2019
• Bappedalitbang mengikuti Bimbingan Teknis Pemanfaatan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)
• Sosialisasi Fraud Risk Assessment (FRA)
• Muatan Teknis Substansi Lembaga tentang Perencanaan Menjadi Bekal Bagi Peserta Pelatihan Dasar CPNS Kabupaten Purworejo
• LOWONGAN TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (TPM) DAN KOORDINATOR TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (KTPM) PROGRAM STRATEGIS IRRIGATION MODERNIZATION AND URGENT REHABILITATION PROJECT (SIMURP) PADA WILAYAH KERJA
• Pembahasan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri 130/736/SJ tentang Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah oleh Tim Penyusun RKPD Tahun 2021
• Sosialisasi Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2024

Acara Asistensi Persiapan Dokumen Prioritas Penilaian IRBI tahun 2023 dibuka oleh Kepala BPBD Provinsi Jawa Tengah, Bergas P. dalam pembukaannya disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dari 35 kab/kota di Jateng, ada 5 kabupaten dengan indeks risiko tertinggi di IRBI (Brebes, Pekalongan, Pati, Batang, Purworejo). Dokumen-dokumen harus dipersiapkan dalam menunjang pengisian IRBI sehingga penilaian risiko bisa turun. IKD adalah pertanggungajawaban kepala daerah sehingga perlu dicermati.
2. Peran BPBD dikuatkan dalam program peningkatan kapasitas masyarakat (eg. Destana). Kemendagri sudah launch kecamatan tangguh bencana, bisa menjadi program selanjutnya. Perlu kerjasama dengan Dinas Pendidikan untuk SMAB.
3. Peran dinas teknis bisa dalam meningkatan mitigasi struktural seperti jalan, tanggul, tebing.
4. BPBD adalah leading sektor dalam penurunan IRBI sehingga Bappeda harus memberikan dukungan anggaran kegiatan

Dilanjutkan materi dari Kepala Bidang PK Wahyudi Fajar, M.Si. Hal-hal yang disampaikan antara lain:

1. Skor bencana utk mencapai kategori sedang adalah 141. Purworejo sdh 144, kurang 3 point lagi untuk menjadi kategori sedang.
2. Mungkin hanya input datanya kurang, sehingga perlu dilakukan pencermatan Kembali terkait data dukung. Semua data yang dimiliki bisa dimasukkan supaya bisa divalidasi BNPB.

Selanjutnya dilakukan asistensi oleh Adi dari Bidang PK. Yang perlu ditingkatkan Purworejo antara lain:

1. Poin pelatihan peralatan (misal dpt bersurat ke PMI, minta diadakan pelatihan).
2. Poin pemeliharaan peralatan periodic
3. Poin tersedianya energi listrik saat terjadi bencana
4. Poin Perbup RPB
5. Poin dokumen RPKB
6. Poin dokumen Renkon

---