Anggarkan Rp 92 Juta Bantuan Operasional Pendidikan Inklusi, Pemerintah Kabupaten Purworejo Mengharapkan Peningkatkan Kualitas Pelayanan Pendidikan

By litbang 20 Jun 2019, 13:39:33 WIB litbang

Berita Terkait

Berita Populer

Anggarkan Rp 92 Juta Bantuan Operasional Pendidikan Inklusi, Pemerintah Kabupaten Purworejo Mengharapkan Peningkatkan Kualitas Pelayanan Pendidikan

Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo menyelenggarakan sekolah inklusi pada berbagai jenjang pendidikan. Sekolah inklusi merupakan sekolah reguler yang menyediakan sarana dan prasarana serta guru pendamping anak berkebutuhan khusus, sehingga seluruh peserta didik dapat belajar bersama-sama secara normal meskipun berdampingan dengan anak berkebutuhan khusus. Tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Purworejo melalui Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga mengganggarkan bantuan operasional pendidikan inklusi sebesar Rp 92.084.000,00 di 11 SD dan 2 SMP, termasuk di antaranya SD N Bandungrejo, Kecamatan Bayan.


SD N Bandungrejo yang berada di Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo memiliki 6 guru dan 2 tenaga kependidikan dengan peserta didik sejumlah 142 siswa yang diantaranya merupakan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) sebanyak 32 siswa. Adapun sebagian besar siswa ABK tersebut merupakan tuna grahita, yakni anak dengan kemampuan intelektual dan kognitif yang berada di bawah rata-rata anak pada umumnya. Guru pendamping dihadirkan dalam kegiatan sekolah inklusi, terutama dalam menangani siswa ABK. Dalam proses pembelajaran, guru pendamping diharapkan dapat menularkan ilmunya pada guru-guru lain.


Bagi siswa, sekolah inklusi memiliki kemanfaatan yakni memahami perbedaan serta keberagaman sejak dini dan menurunkan terjadinya stigma pada ABK. Guru pun memperoleh manfaat dari model pendidikan seperti ini: mengembangkan kemampuan dalam menangani keberagaman siswa, baik keunikan, karakteristik, dan kebutuhannya, serta menumbuhkan empati terhadap siswa ABK. Sekolah inklusi memberikan peluang pemerataan pendidikan bagi semua kelompok masyarakat serta meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan.