Dalam rangka upayya pencegahan dan pengendalian malaria menuju Indonesia Bebas Malaria terutama dalam perencanaan dan penganggaran di daerah serta tindak lanjut hasil Rakortekrenbang Tahun 2021 , Kementerian Dalam . . .
Menindaklanjuti surat Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Borobudur Nomor B/KD0.01/101/BPBB/2021 tanggal 19 April 2021 perihal Kerangka Acuan Kerja (KAK) , Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo . . .
Pada hari Jum’at tanggal 30 April 2021 mulai pukul 09.00 – 16.00 WIB, Bappeda Kabupaten Purworejo mengikuti Sosialisasi DAK Non Fisik Tahun Anggaran 2021 yang dilakukan secara Daring dengan media Zoom . . .
Sehubungan dengan pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK NF) Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Tahun Anggaran 2021 yang sudah memasuki bulan ke-empat , Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan . . .
Guna mewujudkan visi Indonesia Tangguh Bencana untuk pembangunan berkelanjutan pada tahun 2045 dan sebagaimana diamanatkan dalam UU No 24 Tahun pasal 35 dan 36, serta PP Nomor 21 Tahun 2008 pasal 6; agar pemerintah . . .
Sehubungan dengan rencana perluasan intervensi 'Aksi Bergizi' (pilot program gizi remaja yang didukung Program Kerja Sama Pemerintah Rl-UNICEF) dalam pelaksanaan Program Nasional Sekolah/Madrasah Sehat pada . . .
Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) Jawa Tengah menggelar Rapat Koordinasi Daerah SatuTahun 2021 secara virtual, pada hari Selasa-Rabu tanggal 20 – 21 April 2021,yang diikuti oleh Dinas Pendidikan . . .
Secara eksisting di Kabupaten Purworejo masih berlaku Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13 Tahun 2009 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan. dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 . . .
Dalam rangka verifikasi rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat daerah Badan Penanggulangan Bencana daerah (BPBD) pada hari Selasa (13/4/2021) bertempat di Aula Bappeda, Kepala Bappeda Kabupaten Purworejo Ir. Bambang . . .
Dalam rangka sinkronisasi Rencana Aksi Nasional (RAN) dan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pelayanan Kepemudaan 2020-2024 diperlukan perspektif bersama lintas sektor, khususnya sektor pemerintah daerah. Kementerian Pemuda dan . . .
.jpg)
.jpg)
