Dalam rangka penelitian lapangan tentang Peningkatan Partisipasi PAUD dalam Mendukung Wajib PAUD Satu Tahun Pra Sekolah Dasar, Tim BSKAP Kemendikbudristek mengadakan kunjungan ke Bappeda Kab. Purworejo pada Hari Selasa . . .
Pada Hari Selasa Tanggal 28 September 2021, Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo telah melaksanakan “Rembuk Stunting” Kabupaten Purworejo dalam rangka penanggulangan . . .
Pada Hari Selasa Tanggal 28 September 2021, Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri telah melaksanakan Zoom Meeting Sosialisasi Percepatan Penurunan Stunting dan Penanggulangan TBC, dengan peserta Sekda prov & . . .
Pada Hari Senin Tanggal 27 September 2021 telah diselenggarakan Rapat Koordinasi Pemanfaatan Data Kependudukan. Kepala Disdukcapil, Drs Ahmad Kasinu, MM menyampaikan bahwa di masa depan Single Identity Number (SIN) = . . .
Peraturan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, mengamanatkan pentingnya peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat untuk mencapai target . . .
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo melaksanakan verifikasi Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo tahun 2021-2026 yang dilakukan secara tatap muka di Ruang . . .
Dalam rangka pelaksanaan pendampingan/penguatan kapasitas pemerintah daerah terkait percepatan penurunan stunting dan sejalan dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan . . .
Menindaklanjuti Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 450/000993 tanggal 22 Juni 2021 perihal Replikasi Program “Satu Perangkat Daerah Satu Desa/Kelurahan Dampingan” untuk penanggulangan Kemiskinan, Pemerintah . . .
Permasalahan stunting merupakan masalah serius dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM) Indonesia. Tantangan ini harus diatasi dengan baik agar generasi masa depan Indonesia bisa menjadi generasi yang unggul, berdaya . . .
Mempertimbangkan dinamika urban, tata kelola pemerintahan, dan pembangunan yang berperspektif pengurangan resiko bencana maka peningkatan kapasitas pemerintah dalam pengelolaan resiko bencana perlu dilakukan. Tataran . . .
.png)
