Dilakukan rapat koordinasi penanganan kemiskinan ekstrem di kabupaten Purworejo dengan membagi 71 desa prioritas penanganan kemiskinan ekstrem menjadi desa dampingan oleh dinas-dinas yang ada di Kabupaten Purworejo. . . .
Pada hari Selasa 18 April 2023 lalu, Bappedalitbang Purworejo mengikuti Rapat Koordinasi Penyusunan Roadmap Sanitasi Provinsi Jawa Tengah yang diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya . . .
Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor . . .
Bertempat di Gd. PKK Jawa Tengah diselenggarakan Rapat Koordinasi Kelembagaan Inkubator dengan menghadirkan narasumber dari AIBI Bp. Hadi K Purwandaria, Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian Koperasi . . .
Bappedalitbang Kabupaten Purworejo mengikuti Bimbingan Teknis Seri I tentang Pelaporan Aksi 2, 3, 4, dan 5 pada Web Monitoring Aksi Konvergensi di Ruang Sidang VI/A Bappeda Provinsi Jawa Tengah pada . . .
Kabupaten Purworejo diwakili oleh Sekretariat Daerah, Bappedadiltbang, Inspektorat, DPMPTSP, DINSOSDALDUKKB menghadiri Acara Sosialisasi Asistensi RB Tematik dan Perubahan Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 . . .
Pada tanggal 5-6 April 2023 Bappedalitbang Purworejo mengikuti Rapat Sinkronisasi dan Koordinasi Program Pusat – Daerah Bidang Perumahan TA 2024 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan . . .
Pada hari Senin sampai Selasa tanggal 20-21 Maret 2023 telah diselenggarakan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 bertempat . . .
Yogyakarta - Rapat Koordinasi Pembahasan BA Serah Terima Pengelolaan Sementara Pekerjaan Peningkatan Permukiman Kumuh Kawasan Kutoarjo TA 2021-2022 dan Penyiapan RC Usulan DAK Integrasi PPKT 2024 telah dilaksanakan pada . . .
Semarang - Bappeda Propinsi Jawa Tengah mengadakan acara (2/3) untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas pemerintah daerah serta para pemangku kepentingan dalam penanganan anak tidak sekolah (ATS) sebagai upaya . . .
