▴Hut RI 81▴
- Bakesbangpol Purworejo Inisiasi FGD dan Konsultasi Penghitungan Indeks Ketahanan Nasional ke Lemhannas RI
- Bakesbangpol dan FKUB Sepakat Cukupi Temuan Hibah
- Wujudkan Data Valid dan Tepat Sasaran
- Rakor Pengawasan PDPB Triwulan III, Bawaslu Purworejo Dorong Akurasi Data Pemilih
- Ziarah Nasional HUT ke-81 TNI, Momentum Mengenang Jasa Para Pahlawan
- Semarak HUT TNI, Ratusan Warga Bersihkan Goa Seplawan
- Joxzin Bersholawat dan Peduli Bencana, Momentum Anniversary ke-4 Brigade Joxzin Purworejo
- Bakesbangpol Purworejo Gelar Jumat Bersih, Wujudkan Lingkungan Kantor yang ASRI
- Bakesbangpol Dorong Penguatan Peran Masjid, Mushola dan Pondok Pesantren untuk Kerukunan Masyarakat
- Petakan Daerah Rawan Bencana Sosial di Purworejo
Kepala Bakesbangpol Hadiri Pembahasan RKPD 2027, Pemkab Purworejo Fokus Perkuat Infrastruktur dan Pelayanan Publik

Purworejo – Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten
Purworejo, Puguh Trihatmoko, SH., MH, menghadiri Rapat Pembahasan
Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purworejo Tahun 2027 dan
Tindak Lanjut Hasil Konsultasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), yang
berlangsung di Ruang Bagelen, Kompleks Kantor Bupati Purworejo, Selasa
(2/6/2026).
Rapat yang dipimpin
langsung oleh Bupati Purworejo, Yuli Hastuti, dihadiri jajaran pimpinan
daerah, kepala OPD, serta unsur terkait guna menyempurnakan dokumen perencanaan
pembangunan daerah tahun 2027.
Dalam
arahannya, Bupati menegaskan bahwa seluruh hasil konsultasi dengan Kemendagri
dan reviu Inspektorat harus segera ditindaklanjuti agar RKPD 2027 semakin
akuntabel, terukur, dan selaras dengan visi pembangunan daerah “Purworejo
Berseri” serta target RPJMD 2025–2029.
Bupati juga
menekankan pentingnya penataan kembali struktur belanja daerah, khususnya
dengan mengoptimalkan anggaran untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan
dasar masyarakat. Belanja hibah, bantuan keuangan, serta program yang belum
menjadi prioritas diminta untuk dievaluasi dan disesuaikan guna mendukung
peningkatan kualitas jalan, irigasi, dan fasilitas publik.
Selain itu,
seluruh perangkat daerah diminta menyusun program yang berorientasi pada
kebutuhan masyarakat, transparan, akuntabel, serta sesuai dengan arahan
Kemendagri dan KPK agar APBD tetap tepat sasaran dan bebas dari potensi
penyimpangan.
Melalui
rapat ini, Pemerintah Kabupaten Purworejo berkomitmen menghasilkan RKPD Tahun
2027 yang berkualitas, realistis, dan mampu menjadi landasan pembangunan daerah
yang berkelanjutan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mewujudkan
Purworejo yang semakin maju dan berseri.
.png)


