Bapperida menghadiri acara Uji Publik DPRD Provinsi Jawa Tengah Raperda tentang Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah

Berita Terkait

• Terminal Talks \"Aktivasi Terminal Modern sebagai Ruang Interaksi Kreasi dan Ekonomi\"0
• Bapperida Purworejo ikuti Pembinaan terhadap Pemerintah Daerah Terkait Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Wilayah Jateng dan DIY: Sinkronisasi dan Integrasi RPPLH0
• Bapperida Purworejo Mengikuti Forum Smart City Business Matchmaking0
• Workshop Satu Data Bidang Cipta Karya Jateng Tahun 20260
• Expose Laporan Pendahuluan Penyusunan Kajian Kawasan Pesisir Selatan Kabupaten Purworejo0
• Zoom Meeting Kick Off Meeting Mid-Term Review (MTR) Mission National Urban Flood Resilience Project (NUFReP) IBRD No. 9459-ID0
• Koordinasi Tindak Lanjut Pembinaan Pengelolaan Sampah Regional Jawa0
• Pemerintah Kabupaten Purworejo Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi 0
• Pembahasan Aktivitas Strategis Tahun 2025-20290
• Rapat Koordinasi Rencana Investasi Pakuwojo0

Berita Populer

• SURPRISE
• Sosialisasi Fraud Risk Assessment (FRA)
• Kemendagri Selenggarakan Sosialisasi Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
• SOSIALISASI DAK NON FISIK TAHUN ANGGARAN 2021 BIDANG KESEHATAN
• Purworejo Ditunjuk Sebagai Salah Satu Percontohan Mapping Permendagri 90 Tahun 2019
• Bappedalitbang mengikuti Bimbingan Teknis Pemanfaatan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)
• LOWONGAN TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (TPM) DAN KOORDINATOR TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (KTPM) PROGRAM STRATEGIS IRRIGATION MODERNIZATION AND URGENT REHABILITATION PROJECT (SIMURP) PADA WILAYAH KERJA
• Sosialisasi Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2024
• Muatan Teknis Substansi Lembaga tentang Perencanaan Menjadi Bekal Bagi Peserta Pelatihan Dasar CPNS Kabupaten Purworejo
• KOORDINASI PEMANFAATAN TANAH GG

Jum’at 24 Oktober 2025 DPRD Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan Uji Publik Raperda tentang Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Uji Publik DPRD Provinsi Jawa Tengah Raperda tentang Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu tahapan yang harus dilalui oleh Provinsi Jawa Tengah dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Urgensi penyusunan Raperda tentang Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah:

1. 1. 1. 1. amanat konstitusi untuk menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sesuai UUD 1945. 
         2. Masalah multidimensi, Kemiskinan bersifat sosial dan multidimensi dengan berbagai karakteristik yang harus segera diatasi
         3. Sebagai landasan hukum agar penanggulangan kemiskinan berjalan optimal, efektif, dan sinergis serta berekelanjutan.

Raperda tentang Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah disusun bertujuan untuk:

1. Sebagai Landasan Hukum kuat, memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan penanggulangan kemiskinan.
2. Meningkatkan efektivitas koordinasi lintas sektor dan antar tingkat pemerintah
3. Mendorong partisipasi masayarakat dan dunia Usaha secara integratif
4. Menjamin keberlanjutan program yang holistik dan integratif

 

Angka kemiskinan provinsi Jawa Tengah bulan Maret 2025 berada pada angka 9,48% menurun 10 poin dibandingkan bulan September 2024. Angka ini masih berada diatas angka kemiskinan nasional namun penurunannya setara dengan Nasional. Posisi relatif tingkat kemiskinan kabupaten kota pada bulan Maret 2025, Kabupaten Purworejo masuk dalam 16 Kab/Kota yang angka kemiskinannya diatas angka Provinsi Jawa Tengah.  Dalam paparannya juga disampaikan mengenai penanggulangan kemiskinan dalam perencanaan kedepan. Sesuai dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2025-2029 “mewujudkan Jawa Tengah yang Maju dan Berkelanjutan” indikator tujuan tersebut meliputi Angka kemiskinan, PDRB Per Kapita, dan Indeks Reformasi Birokrasi. Target angka kemiskinan prov jateng tahun 2030 pada angka 8,00-7,13%. Konvergensi penanggulangan kemiskinan merupakan lintas ektor dan program agar intervensi lebih tepat sasaran dan berdampak bagi kemiskinan, dilakukan dengan mengurangi beban pengeluaran rakyat miskin, meiningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin serta mengembangkan dan menjaimin keberlanjutan usaha mikro dan kecil, memeinimalkan wilayah kantong kemiskinan serta sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. Harapan dengan disusunnya Raperda tentang Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah ini dapat mensinergikan dan kenvergensi perencanaan penanggulangan kemiskinan dari Pusat – Provinsi – Kabupaten Kota agara upaya penanggulangan kemiskinan tepat sasaran, sinergi dan kolaborasi pemerinta – CSR-Filantropi- baznas untuk memakasimalkan pendanaan non APBD, upaya penanggulangan kemsikinan kedepan lebih diarahkan pada penguatan pemberdayaan masyarakat,  terdapat kesamaan basis data kemiskinan, dan terdapat sistem pemutakhiran basis data kemiskinanyang terintegrasi.

Pengelolaan data fakir miskin di jawa tengah saat ini sedang dalam proses pemadanan data yang dikelola pusdatin kemensos melalaui DTSEN. DTSEN digunakan berdasarkan permensos nomor 3 tahun 2025. Saat ini DT Jateng telah tertandai sebagai DTSEN tersedia data BNBA fakir miskin pada DT jateng yang dapat dipilih sesuai kebutuhan intervensi kemsikinan daerah sekaligus telah terindentifikasi ringkat kesejahteraan / Desil 1-5 dan 6-10. Alur proses pemadanan dan integrasi data kemiskinan saat ini dari JT Jateng dalam proses integrasi dan pemadanan dengan DTSEN. Perlunya peningkatan angka Graduasi kemiskinan, perubahan paradigma bantuan sosial menjadi capability based. Pemberdayaan masyarakat akan lebih digalakkkan dalam penanggulangan kemsikinan ini, kebijakan penganganan masyarakat miskin haruslah berorientasi pada penguatan kapasitas dan sosial.

---